img
img

Pemerintahan

Rabu, 09 Mei 2018 | Oleh: HMS04

Triwulan I, Pembayaran PBB Capai 11 Persen

Triwulan I, Pembayaran PBB Capai 11 Persen SADAR PAJAK: Salah seorang warga Malinau saat melakukan pembayaran pajak ruang kantor pajak PBB dan PBPHTB BPKPD Kabupaten Malinau, Kamis (26/4) kemarin. WIDAYAT/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, MALINAU Kepala Bidang Pajak II yang membidangi bidang pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malinau, Rumulus menyatakan, penerimaan pajak daerah dari PBB terus mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan yang pada triwulan I di tahun 2018 ini, telah mencapai 11 persen.

“Wajib pajak dari PBB kita dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sampai triwulan pertama tahun 2018 ini saja 11 persen dari target Rp 1,5 miliar tahun ini,” sebut Rumulus saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (26/4) pagi kemarin.

Dijelaskan Rumulus, pajak dari sektor PBB di tahun ini memiliki lonjakan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2014 lalu. Karena pada tahun itu, awal dialihkan pengurusan pengelolaan PBB dari pemerintah pusat ke daerah. Di tahun ini memang mendapat pengaruh yang sangat luar biasa dari hasil pendapatan pajak PBB tersebut. Capaian hingga triwulan pertama ini lebih dari 10 persen atau 150 juta di bulan Maret dari target tahunan. “Target awal kita di tahun 2018 itu Rp 1,5 miliar. Sedangkan ketetapannya berada di kisaran Rp 2,3 miliar. Di awal tahun saja, sudah Rp 150-an juta,” sebutnya.

Sementara itu, kata dia lagi, untuk pembayaran PBB ini rata-rata masyarakat yang kelompok menengah bawah. Sehingga, ia menilai kesadaran masyarakat untuk membayar terhadap pajak terbilang cukup tinggi. “Apalagi ketetapan minimal dalam PBB itu, Rp 15 ribu. Sehingga sistem membacanya memang terlihat banyak yang membayarnya,” ungkapnya.

Disinggung soal Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Rumulus menjelaskan, sejauh ini masih diverifikasi di tingkat penilai. Sehingga belum bisa dikeluarkan. “Mungkin sekaligus nanti dari BPN yang urusan pronanya. Tapi yang di luar prona itu memang sudah ada,” tegas Rumulus.

Terhadap pemberkasan yang masuk dalam verifikasi itu, sambung Rumulus, sejauh ini sudah mencapai lima berkas yang diajukan. “Namun untuk registrasi masuknya itu kurang lebih 10 berkas,” tukasnya. (ida/fly)

Baca Juga

Berita Utama Index

Bupati Pimpin Apel Gabungan Korpri

Bupati Pimpin Apel Gabungan Korpri

Selasa, 17 Juli 2018

Malinau – Selasa (17/7) Pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan apel gabungan korpri yang berlangsung di halaman kantor bupati malinau bertindak selaku Pembina apel Bupati malinau Dr. Yansen TP, M.Si dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berita Foto Index

Mars Korpri

Mars Korpri

Rabu, 21 Februari 2018

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya
[WIDGET KOMINFO] 15 Aug 2018 17:44 - ARTIKEL GPR - Jamin Kualitas Daging Kurban, Pemerintah Terapkan Standar ASUH | 14 Aug 2018 16:40 - ARTIKEL GPR - Kado Jelang Kemerdekaan untuk Puldama | 14 Aug 2018 13:49 - ARTIKEL GPR - Realisasi Investasi Triwulan II 2018 Naik 3,1 % | 13 Aug 2018 14:28 - ARTIKEL GPR - Strategi Pemajuan Kebudayaan Jadi Modal Pembangunan Nasional | 01 Aug 2018 12:10 - ARTIKEL GPR - Imunisasi MR Lindungi Anak Indonesia dari Kecacatan