img
img

Pemerintahan

Jum'at, 27 April 2018 | Oleh: HMS04

Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Sinkron

Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Sinkron KUNJUNGI KEMENTERIAN: Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si bersama staf saat berkujung ke Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan beberapa waktu lalu di Jakarta. HUMAS UNTUK RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, MALINAU – Kabupaten Malinau memiliki luas 52 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan wilayahnya masih banyak hutan alami. Karena, sebagai daerah penyangga dan penyeimbang dari kabupaten hingga provinsi yang ada di Kalimantan, dan bahkan juga dianggap sebagai paru-paru dunia (Heart of Borneo), maka harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk melestarikan hutan Malinau.

Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si saat diwawancara pewarta terkait kunjungannya memaparkan kajian formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan beberapa hal terkait menjaga eksistensi hutan di Malinau agar tetap terjaga.

Hal itu disampaikan agar pemerintah pusat mempertimbangkan dan memikirkan kembali apabila ada pemberian izin pengelolaan hutan kepada perusahaan di Malinau. Karena, apabila diizinkan, dikhawatirkan akan merusak dan mengganggu eksistensi kawasan hutan Malinau. “Kemarin kita sudah sampaikan,” ujar Yansen TP di ruang kerja Bupati Malinau beberapa waktu lalu.

Terkait pelestarian, Malinau sudah jelas mempunyai hutan konservasi dan Malinau juga merupakan daerah yang masuk dalam Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM). Karena hal tersebutlah Malinau dalam kajian DAU memasukan variabel konservasi sebagai bahan perhitungan pengalokasian DAU untuk Malinau.

Sebab itulah, ia berharap ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah saat mengambil kebijakan, terutama menyangkut kelestarian hutan Malinau yang jutaan hektar masih perawan. "Yang jelas kewenangan kehutanan kan bukan di Bupati lagi. Tetapi bagaimanapun juga tidak semudah itu kita kasih keluar izin. Karena ada kearifan lokal, ada DP3K (Dewan Pembina dan Pengendalian  Kolaboratif) itu pengambil kebijakan tentang pengelolaan kawasan taman nasional,” katanya.

Ditegaskannya, Malinau sendiri mempunyai kebijakan khusus dalam melestarikan lingkungan, baik di masyarakat dan adat. Seperti halnya hutan adat Tane Olen yang hingga saat ini masih terjaga kelestariannya dan bahkan menjadi lokasi penelitian. "Itu sudah saya sampaikan bagaimana eksistensi masyarakat dan adat bisa menjaga lingkungan. Mudah-mudahan itu dihargai oleh pemerintah pusat,” ujarnya lagi.(ags/fly)

Baca Juga

Berita Utama Index

Bupati: Malinau Punya Kekayaan Besar

Bupati: Malinau Punya Kekayaan Besar

Rabu, 09 Mei 2018

PROKAL.CO, MALINAU – Kabupaten Malinau memiliki beragam suku, agama dan latar belakang. Dengan keberagaman tersebut tentu banyak memberi warna, terutama budaya dan adat istiadat. Sehingga sangat pantas Malinau disebut daerah yang kaya. Karena,

Berita Foto Index

Mars Korpri

Mars Korpri

Rabu, 21 Februari 2018

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya