img
img

Info Kaltara

Rabu, 11 April 2018 | Oleh:

Temui Menteri PUPR, Gubernur Usulkan Percepatan Infrastruktur

Temui Menteri PUPR, Gubernur Usulkan Percepatan Infrastruktur

PROKAL.COJAKARTA - Sempat beberapa kali tertunda, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di ruang kerjanya, Selasa (10/4). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah hal, terutama yang terkait dengan  infrastruktur disampaikan oleh Gubernur.

Selama sekitar sejam berdiskusi, Irianto menyampaikan beberapa usulan kepada Menteri PUPR. Antara lain, pertama, memohon percepatan proses penerbitan izin konstruksi bendungan PLTA Kayan I.

“Yang kedua, kami mohon dukungan penganggaran atau pembiayaan dari APBN untuk percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, jalan-jalan negara dan jembatan di wilayah perbatasan dan pedalaman,” ujar Irianto.

Termasuk, lanjutnya, diusulkan juga pembangunan jalan antar kabupaten, serta infrastruktur di kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Tanah Kuning dan Mangkupadi.

“Hal lainnya, saya menyampaikan usulan bantuan perbaikan rumah warga tidak mampu, fasilitas dan infrastruktur perkotaan, perumahan ASN, pembangunan kanal untuk dermaga di bandara Juwata Tarakan, hingga penyelesaian embung dan fasilitas air bersih di Tarakan dan kabupaten lain di Kaltara. Begitu pun juga, program-program terkait kewenangan Kementerian PUPR,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Suheriyatna, juga menyampaikan mengenai perencanaan dan desain teknis Jembatan Bulungan- Tarakan atau Jembatan Bulan. “Saya meminta dukungan, agar pembangunan Jembatan Bulan bisa dianggarkan melalui skema pembiayaan “soft loan” atau pinjaman lunak,” kata Gubernur.

Menteri PUPR, kata Irianto, memberikan respons yang sangat positif terhadap usulan-usulan yang disampaikan. Kementerian PUPR menyatakan siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya, sesuai kemampuan anggaran yang dialokasikan pemerintah melalui Kementerian PUPR dan kewenangannya. “Termasuk berdasarkan instruksi Bapak Presiden,” tandasnya.

Kepada Gubernur, Menteri PU menyampaikan rencananya untuk kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Kaltara. “Kemungkinan bulan depan (Mei), sekaligus memonitor dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan proyek Kementerian PUPR yang dilaksanakan di Provinsi Kaltara,” ujar Gubernur.

“Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan atas dukungan dan kebijakan Bapak Menteri PUPR beserta jajarannya, yang telah memberikan perhatian besar terhadap percepatan pembangunan infrastruktur ke-PU-an di Kalimantan Utara,” imbuhnya.

 

PAPARKAN PEMBANGUNAN

DI PERBATASAN

Selain menyampaikan beberapa usulan, dalam pertemuan itu, Gubernur juga melaporkan progres pembangunan jalan di wilayah perbatasan. Seperti di antaranya jalan dari Long Bawan menuju Long Midang yang sudah selesai. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah begitu memperhatikan kawasan perbatasan. Saat ini jalan di perbatasan kurang lebih 3 kilometer sudah mulus. Saya berharap Pak Menteri bisa berkunjung lagi ke Kaltara,” kata Irianto.

Disampaikan, pembangunan jalan ini merupakan bagian program pembukaan isolasi wilayah melalui pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan. Jalan yang merupakan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara itu, merupakan bagian dari ruas jalan yang dibuka untuk menghubungkan Malinau-Krayan.

Sementara itu, masih berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di perbatasan, pemerintah melalui Kementerian PUPR menargetkan pengerjaan pembangunan jalan perbatasan sepanjang 997 km di Provinsi Kaltara.

Dari total tersebut, pengerjaan dibagi ke dalam dua target. Yakni jalan paralel perbatasan sepanjang 640 km dan jalan akses perbatasan sepanjang 357 km.

Informasi dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Perbatasan Provinsi Kaltara, kata Irianto, pemetaan jalan paralel perbatasan sendiri, seluruhnya berada di Kabupaten Malinau yang meliputi ruas jalan Long Boh-Long Nawang-Data Dian.

Sedang jalan akses perbatasan, pengerjaan meliputi akses jalan Malinau-Long Bawan-Long Midang sepanjang 202 km dan akses jalan Mansalong-Tau Lumbis (Nunukan) sepanjang 155 km.

Dikatakan, dalam pengerjaannya, jalan-jalan di perbatasan tersebut memiliki kategori masing-masing. Baik yang berupa pembukaan lahan hutan, hingga melanjutkan progres pembangunan pada tahun sebelumnya.

“Jalan paralel perbatasan ini menghubungkan wilayah di sepanjang garis perbatasan yang langsung berhadapan dengan Malaysia. Sedangkan untuk jalan akses perbatasan, menghubungkan antara wilayah perbatasan yang berada di antara kabupaten satu dengan lainnya,” ujar Gubernur.

Tak hanya pemerintah, dalam pengerjaan pembangunan jalan di perbatasan, Kementerian PUPR didukung oleh Direktorat Zeni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Ditziad). Berdasarkan kontrak pengerjaan jalan perbatasan yang sudah ditandatangani Januari lalu, pengerjaan tahun ini difokuskan pada kategori jalan paralel perbatasan.

“Terdapat empat ruas jalan perbatasan yang akan dibangun tahun ini. Seluruh pengerjaan berada di tahap pembukaan hutan. Totalnya ada 97 kilometer, dengan anggaran tersedia sebesar Rp 248 miliar dari APBN,” tambahnya.

Dengan adanya progres pembangunan di atas, Irianto menilai berimplikasi positif terhadap pembangunan daerah, sesuai Nawa Cita pembangunan dari pinggiran yang dikeluarkan  Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Di mana dengan terbukanya akses jalan antara wilayah, maka percepatan pertumbuhan seluruh sektor di perbatasan, otomatis bisa dicapai.

“Dengan terbukanya jalan di wilayah perbatasan, kita berharap tidak ada lagi daerah yang terisolir. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pun ditarget bisa berbanding lurus,” imbuhnya. (humas/lim)

Baca Juga

Berita Utama Index

5 (Lima) Raperda di sah kan

5 (Lima) Raperda di sah kan

Rabu, 15 Agustus 2018

Malinau - Rapat Paripurna ke – 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Masa Sidang II Tahun 2018 dengan acara Persetujuan dan Penetapan DPRD Kabupaten Malinau terhadap 5 (Lima) Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kebupaten Malinau

Berita Foto Index

Pesta Budaya 2018

Pesta Budaya 2018

Minggu, 23 September 2018

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya