img
img

Info Kaltara

Selasa, 18 Juli 2017 | Oleh: HMS04

Luhut Bentuk Tim Khusus untuk Kaltara

Luhut Bentuk Tim Khusus untuk Kaltara KAWASAN INDUSTRI KALTARA: Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie bersama Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan usai rakor pengembangan kawasan industry Kalimantan Utara, di Jakarta kemarin. HUMAS PROV UNTUK RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, JAKARTA - Upaya percepatan pembangunan kawasan industri di Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan Pemprov Kaltara. Senin (17/7), Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengikuti rapat koordinasi (rakor) di Ruang Rapat Lantai II Gedung Kementerian Koordinator (Menko) Kemaritiman RI di Jl MH Thamrin Jakarta Pusat, membahas Pengembangan Kawasan Industri di Kalimantan Utara.

Rapat dipimpin langsung oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarti, Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Thomas T Lembong dan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardoyo.

Gubernur yang diberi kesempatan memaparkan mengenai kawasan industri di Kaltara, yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasonal (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi menuturkan, beberapa program di Kaltara telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Termasuk salah satunya KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.

Bahkan kawasan ini, sebutnya, telah menjadi salah satu proyek strategis nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017. Pemerintah daerah sudah melakukan beberapa langkah awal. Seperti membuat rencana induk atau masterplan, menetapkan kawasan industri berdasar Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW (rencana tata ruang dan wilayah), serta menyusun studi-studi teknis mengenai KIPI.

“Melalui APBD Provinsi dan ABPN, kita membangun infrastruktur jalan yang kami targetkan dalam tiga tahun ke depan sudah selesai,” ungkap Irianto kepada Radar Tarakan, kemarin.

Selain pembangunan kawasan industri, papar gubernur, juga mulai dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagai pendukung untuk kawasan industri.

Disebutkan, ada beberapa investor yang akan membangun PLTA di Kaltara. Di antaranya ada Kayan Hydro Energy (KHE) yang akan membangun PLTA di Sungai Kayan Bulungan dengan kapasitas 9.000 megawatt (MW).

Tahap pertama yang rencananya dimulai tahun ini, ditarget bisa menghasilkan 900 MW. “Sekarang sedang dalam proses pembebasan lahan, dengan difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bulungan,” kata Irianto.

Selain KHE, ada juga Hyundai Motor Group dari Korea Selatan dan Serawak Energy Berhad yang akan membangun PLTA di Malinau.

Lebih lanjut, gubernur yang ditemui usai pertemuan mengatakan, selain PLTA, Kaltara juga memiliki potensi lain untuk menjadi sumber energi. Seperti di antaranya PLTU. Hasil SDA berupa batubara yang banyak di Kaltara diyakini bisa memenuhi kebutuhan PLTU. Kemudian ada PLTG, dengan memanfaatkan potensi gas yang sangat besar di Kaltara.

Terkait dengan kawasan industri, Irianto menuturkan, dari hasil pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan perlunya ada perencanaan nasional yang terintegrasi. Kemudian harus ada kebijakan nasional yang sifatnya saling melengkapi dan kebijakan yang tidak berubah-ubah. Kebijakan-kebijakan dimaksud, antara lain, bidang fiskal, seperti pajak dan lain-lain.

“Kemudian perlu juga adanya kebijakan secara nasional, dan regulasi-regulasi yang menghambat harus direview lagi,” ujarnya.

Begitu pula soal perizinan, Irianto minta ada kemudahan-kemudahan perizinan, dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk percepatan kawasan industri ini, lanjutnya, pemerintah dengan koordinator Kemenko Kemaritiman akan membentuk tim yang menangani secara teknis percepatan kawasan industri tersebut. Tim ini akan melibatkan dari beberapa kementerian terkait, termasuk dari daerah.

“Saya sudah tugaskan kepada Kepala OPD terkait, seperti PU, perizinan, serta Bappeda untuk selalu berkoordinasi dengan tim tersebut,” ungkap gubernur.

Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di akhir rapat menyimpulkan, percepatan pengembangan kawasan industri ini merupakan arahan langsung dari presiden.

Dirinya yang ditunjuk sebagai ketua percepatan investasi Tiongkok ke Indonesia menegaskan, ingin program ini benar-benar terealisasi secepatnya.

“Yang jelas saya minta ini dilakukan secara terintegrasi. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri, saya yakin akan sulit terwujud. Sebaliknya jika terintegrasi akan cepat terwujud,” tegas Luhut.

Luhut meyakini, bila rencana investasi ini terealisasi maka berbagai isu pembangunan dan perekonomian di Kaltara dapat segera terselesaikan. Seperti, isu lapangan kerja serta sentra ekonomi.

Dia yakin, Kaltara akan menjadi sentra ekonomi baru, karena ada listrik, kemudian industri smelter, dan pelabuhan internasional. “Jadi semua akan dibangun secara terintegrasi,” ujarnya.

Kebijakan pembangunan investasi terintegrasi, menurut Luhut, disamping pembangunan industri, penyediaan infrastruktur pendukungnya pun akan berjalan seiringan. “Kita juga akan menindaklanjuti pembangunan pelabuhan, lapangan terbang dan lainnya. Semua program ini akan dilakukan terintegrasi,” urai Luhut.

Kaltara, sebutnya menjadi prioritas, karena merupakan salah satu dari tiga mega proyek pertama yang telah disepakati dalam kerja sama bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Tiongkok (China) Xi Jinping dalam pertemuan di Tiongkok beberapa waktu lalu.

Ketiga mega proyek tersebut, antara lain proyek koridor ekonomi terintegrasi, konektivitas, serta industri. Dan pariwisata di Sumatera Utara antara lain fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga.

Selain itu, Presiden juga menawarkan kesempatan investasi di Sulawesi Utara yang akan meningkatkan infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo melalui akses jalan, jalur kereta api dan pelabuhan serta bandara.

Untuk Kaltara, Presiden menawarkan investasi proyek energi dan pembangkit listrik untuk mendukung kawasan industri.

“Akan ada tim yang nanti dibawah koordinasi deputi Menko Kemaritiman. Saya juga ada laporan berkala setiap dua minggu sekali untuk dievaluasi,” pungkas Luhut.(ddq)

Sumber : Radar Tarakan

Baca Juga

Berita Utama Index

Bupati Pimpin Apel Gabungan Korpri

Bupati Pimpin Apel Gabungan Korpri

Selasa, 17 Juli 2018

Malinau – Selasa (17/7) Pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan apel gabungan korpri yang berlangsung di halaman kantor bupati malinau bertindak selaku Pembina apel Bupati malinau Dr. Yansen TP, M.Si dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berita Foto Index

Mars Korpri

Mars Korpri

Rabu, 21 Februari 2018

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya
[WIDGET KOMINFO] 15 Aug 2018 17:44 - ARTIKEL GPR - Jamin Kualitas Daging Kurban, Pemerintah Terapkan Standar ASUH | 14 Aug 2018 16:40 - ARTIKEL GPR - Kado Jelang Kemerdekaan untuk Puldama | 14 Aug 2018 13:49 - ARTIKEL GPR - Realisasi Investasi Triwulan II 2018 Naik 3,1 % | 13 Aug 2018 14:28 - ARTIKEL GPR - Strategi Pemajuan Kebudayaan Jadi Modal Pembangunan Nasional | 01 Aug 2018 12:10 - ARTIKEL GPR - Imunisasi MR Lindungi Anak Indonesia dari Kecacatan