img
img

Kesehatan

Minggu, 09 Juli 2017 | Oleh: HMS04

Nakes di Apau Kayan Wajib Lapor ke Puskesmas

Nakes di Apau Kayan Wajib Lapor ke Puskesmas TENAGA KESEHATAN MALINAU : Sejumlah tenaga kesehatan yang ada di Malinau. Dinkes PP dan KB mengimbau keapda seluruh Nakes yang belum bekerja, diharapkan segera melapor ke Puskesmas terdekat sebagai antisipasi kebutuhan saat pemekaran wilayah nantinya. WIDAYAT/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, MALINAU- Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk  dan Keluarga Berencana(Dinkes PP dan KB) Kabupaten Malinau dr John Felix Rundupadang MPH menegaskan, jika tenaga kesehatan (nakes) di wilayah Apau Kayan ingin meninggalkan wilayah Apau Kayan maka wajib melaporkan nama mereka di Puskesmas terdekat tempat tinggalnya. Hal ini juga sebagai langkah antisipasi yang diambil pemerintah daerah jika tiba-tiba wilayah Apau Kayan ini dimekarkan menjadi daerah otonom kabupaten sendiri.

Secara otomatis, lanjutnya, akan butuh banyak sekali tenaga kesehatan. Tetapi dengan nama yang ada di Puskesmas itu, maka tinggal menghubunginya apakah mau kembali atau tidak. “Nanti kami akan kesulitan (mencari tenaga kesehatan pada saat pemekaran wilayah otonom Apau Kayan terjadi) kalau tidak diantisipasi dari sekarang,” ujar dr John Felix Rundupadang.

Lebih lanjut dijelaskan dr John Felix, untuk penempatan di puskesmas yang ada di wilayah Apau Kayan itu sebenarnya 7 orang lulusan SKM. Tetapi yang menjadi kendala utama bagi Dinkes, PP dan KB Malinau yakni dari segi pembiayaannya yang tidak cukup  untuk membayar tenaga mereka. “Sebab, kebutuhan anggaran setiap tahunnya itu mencapai Rp 18 miliar per tahun hingga sekarang ini tanpa adanya penambahan tenaga. Jika dilakukan penambahan lagi, secara otomatis akan mencapai Rp 20 miliar bahkan bisa lebih dari angka itu,” sebutnya.

Angka itu, sambung John Felix, masih dengan penghasilan standar tahun sebelumnya meski sebenarnya tahun ini sudah keluar standar baru.  Namun dari Dinkes Malinau masih belum melakukan penyesuaian standar penghasilan. “Jika dilakukan penyesuaian standar penghasilannya, bisa kemungkinan mereka hanya menerima selama 6 bulan saja gaji yang pertama ini. Syukur-syukur kalau ada uang di (anggaran) perubahan ini. Kalau tidak ada, dari mana nutupnya (gaji mereka) nanti. Kami mau PHK, lebih susah lagi,” tegasnya.

“Jadi, lebih bagus mengatur penghasilan dengan aturan yang lama dulu daripada diberikan gaji besar, tetapi setelah itu tidak gajian lagi selama sekian bulan ke depan,” tukasnya. (ida/fly)

Baca Juga

Berita Utama Index

Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Sinkron

Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Sinkron

Jum'at, 27 April 2018

PROKAL.CO, MALINAU – Kabupaten Malinau memiliki luas 52 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan wilayahnya masih banyak hutan alami. Karena, sebagai daerah penyangga dan penyeimbang dari kabupaten hingga provinsi yang ada

Berita Foto Index

Mars Korpri

Mars Korpri

Rabu, 21 Februari 2018

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya