img
img

Pemerintahan

Rabu, 19 April 2017 | Oleh: HMS04

Tiga Kecamatan Dapat Bendera Opini Hitam

Tiga Kecamatan Dapat Bendera Opini Hitam DAPAT BENDERA HITAM: Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau Drs Hendris Damus MSi saat menyerahkan bendera opini warna hitam kepada salah satu OPD kecamatan dalam penyerahan bendera opini SKPD dan Penilaian pegawai Individu di kantor Bupati Malinau, Rabu (12/4)

PROKAL.CO, MALINAU - Sebanyak 54 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Malinau yang terdiri dari 39 badan, dinas, sekretariat, bagian dan kantor serta 15 kecamatan kembali mendapat bendera opini penilaian terhadap kinerjanya di tahun 2016, Rabu (12/4) kemarin. Dari 54 SKPD tersebut, ada 3 kecamatan yang mendapat opini penilaian berkinerja kurang di tahun 2016, sehingga diberikan bendera warna hitam yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Malinau Drs Hendris Damus MSi. Ketiga kecamatan tersebut yakni Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Mentarang Hulu dan Kecamatan Selatan.

Sekkab Hendris Damus  dalam kesempatan itu menegaskan, SKPD yang mendapat opini bendera hitam di tahun 2015 lalu ada satu yaitu Kecamatan sungai Tubu. Namun tahun 2016, bertambah 3 SKPD lagi. Hal ini, kata Sekkab Hendris Damus menjadi pengalaman untuk semua kepala SKPD, karena ada beberapa indikator yang mengakibatkan SKPD mendapatkan bendera opini hitam.

Pertama, kata Sekkab Hendris Damus, SKPD yang bersangkutan tidak merespon apa yang diminta oleh tim dalam upaya melakukan penilaian-penilaian.  Kedua, aset tidak dilakukan penataan dengan baik. Oleh karena itu Sekkab meminta agar ini menjadi perhatian pada saat tim memohon laporan. “Itu beberapa hal penting yang menjadi perhatian agar pada tahun berikutnya tidak ada bendera opini warna hitam,”  harap Sekkab.

Dijelaskan Sekkab pula, ruang lingkup penilaian meliputi 5 aspek yaitu aspek tupoksi, aspek SDM, aspek keuangan dan aspek aset atau barang daerah. Sedangkan penilaian terhadap SKPD diklarifikasikan ke dalam 9 kategori. Pertama berkinerja sangat baik dengan kategori A, kedua berkinerja sangat baik dengan kategori B, ketiga berkinerja baik dengan kategori A, keempat berkinerja baik dengan kategori B dan  kelima berkinerja baik dengan kategori C. Kemudian yang keenam, berkinerja cukup dengan kategori A, ketujuh berkinerja cukup kategori B, kedelapan berkinerja cukup dengan kategori C dan dan kesembilan berkinerja kurang. “Seluruh SKPD diberikan bendera sesuai dengan hasil penilaian yang terdiri A. Bendera opini warna biru bagi SKPD yang memperoleh hasil penilaian berkinerja sangat baik, namun sampai saat ini belum dicapai,” beber Sekkab Hendris Damus.

Ditegaskan, bendera opini warna coklat bagi SKPD yang memperoleh hasil kinerja baik kategori A sebanyak 27 SKPD, kinerja baik kategori B sebanyak 10 SKPD, penilaian kinerja baik kategori C sebanyak  6 SKPD. Berikutnya bendera berwarna abu-abu berkinerja cukup kategori A sebanyak 7 SKPD, penilaian kinerja cukup kategori B sebanyak 1 SKPD. Bendera warna hitam hasil kinerja kurang sebanyak 3 SKPD, kategori A sebanyak 2 SKPD dan kinerja kurang kategori B sebanyak satu SKPD. Sedangkan kategori pegawai individu penilaian SKPD diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan. Kemudian mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja kali ini hasil assesement oleh masing SKPD dengan melibatkan seluruh pejabat, secara berjenjang. Sehingga SKPD diserahkan kepada tim teknis yaitu Inspektorat  Kabupaten Malinau untuk dilakukan verifikasi data dan dokumen–dokumen pendukung hasil penilaian. Dari tim tekhnis, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Malinau untuk  ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

Sekkab juga menegaskan, dasar penyelenggaraan acara peraturan Bupati Malinau nomor 37 tahun 2016 tentang penilaian kinerja perangkat daerah, SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kinerja lingkungan individu di lingkungan Pemkab Malinau. Maksud dan tujuan penilaian penyelenggaran SKPD dan individu di lingkungan Pemkab Malinau sebagai upaya mendukung penyelenggaran pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme sesuai intruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2004.

“Tujuan penyelenggaran penilaian SKPD dan individu dalam memberikan gambaran yang jelas, realitis dan terukur sesuai sasaran dan dipertanggungjawabkan. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan jajaran instansi di lingkungan Pemkab Malinau dalam mencermati persoalan yang ada di SKPD sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kelanjutannya,” pungkasnya. (ida/fly)

Baca Juga

Berita Utama Index

Asisten III Lakukan Sidak Di Kecamatan

Asisten III Lakukan Sidak Di Kecamatan

Rabu, 26 April 2017

Malinau-Upaya penegakan disiplin di Kecamatan digalakkan. Asisten III Bidang Administrasi Umum Drs.H.Edy Marwan, M.Si didampingi oleh Iwan Darma Yuana, S.Sos,M.Si Kepala Bagian Tata Pemerintahan turun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Kecamatan

Berita Foto Index

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya