img
img

Pemerintahan

Kamis, 23 November 2017 | Oleh: HMS04

Kades Harus Paham Tentang Pemerintahan Desa

Kades Harus Paham Tentang Pemerintahan Desa PEMBEKALAN: Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si didampingi kepala DPMD dan inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau saat memberikan arahan dan pembekalan kepada para kades yang baru dilantik kemarin (21/11) di ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau. AGUSSALAM SANIP / RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, MALINAU – Usai dilantik di ruang Tebengang, Kantor Bupati Malinau, di hari yang sama, Selasa (21/11), 28 kepala desa (kades) kembali dikumpulkan di ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau untuk diberikan arahan langsung oleh Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si. Arahan tersebut untuk memberi pemahaman tentang pemerintahan desa dan kewenangan kades dalam memimpin desa.

“Camkan baik-baik apa yang dimaknakan dengan pemerintah  desa,” ucap Bupati Yansen TP saat mengawali arahan.

Di hadapan para kades, bupati yang saat itu didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau Makson, S.Sos, MM dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau Pramadyo Busono, Ak, mengungkapkan di tempat lain atau di kabupaten lain, mungkin tidak ada porsi perhatian besar pimpinan dalam hal ini bupati kepada desa dan kades. Tapi di Malinau, desa dan kades diberi kewenangan khusus dari bupati.

“Suka tidak suka bapak (kades) sudah harus belajar sungguh-sungguh tentang pemerintahan desa. Kenapa? Karena pemerintahan desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau,” pesannya kepada para kades.

Dikatakan bupati, Malinau bisa dikatakan maju kalau desanya maju dan pembangunan bisa jalan kalau pembangunan di desa jalan. Sebab itu, ia mengharapkan hal tersebut menjadi satu perhatian seluruh kades. Untuk itu, ia mengingatkan bahwa pelantikan kades yang baru dilaksanakan bukan hanya sekadar pelantikan, tapi betul-betul menetapkan dan mengangkat seseorang yang dianggap mampu. “Bapak suka tidak suka harus sudah belajar menjadi seorang kepala pemerintahan. Ingat itu, kepala pemerintahan,” ujarnya mengingatkan.

Dipaparkannya, bukti kades sebagai kepala pemerintahan sudah diatur dalam undang-undang dan terkhusus di Malinau, bupati menyerahkan kewenangan yang besar kepada desa dan itu hanya di Malinau. Menurutnya, di tempat lain ada, tapi bentuknya berbeda. “Oleh sebab itu saya katakan di Malinau itu ada 110 bupati, satu bupati di kantor bupati, ada 109 bupati di kantor desa. Kenapa seperti itu, karena yang bapak (kades) jalankan itu adalah kewenangan bupati, sekarang jadi kewenangan bapak,” tegasnya.

Kalau ada kades yang mengatakan tidak maksimal dan tidak jalan pemerintahan desa, berarti sebut bupati, kadesnya tidak menguasai betul kewenangan yang dimiliki sebagai seorang kades. Dan kalau seorang kades menguasai kewenangan yang dimiliki, maka sebut bupati lagi, akan berbeda cara pandang dan berpikir kades dalam membangun desa dan melaksanakan tanggung jawabnya. “Oleh sebab itu, harus bapak paham apa yang namanya pemerintahan desa,” pungkasnya. (ags/fly)

Baca Juga

Berita Utama Index

APBD Tahun 2018 Ditetapkan

APBD Tahun 2018 Ditetapkan

Rabu, 13 Desember 2017

PROKAL.CO, MALINAU – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPDB) Kabupaten Malinau tahun 2018 telah disetujui dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. Persetujuan dan penetapan dilakukan dalam

Berita Foto Index

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya