img
img

Pemerintahan

Kamis, 23 November 2017 | Oleh: HMS04

Keputusan Tetap Pada Gubernur

Keputusan Tetap Pada Gubernur Tirusel S.Tp Foto: EKO WIJIYANTO/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, Batas akhir rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2018 yang harus dikumpulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Penanaman Modal  Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sudah sudah dilaksanakan. Hanya tinggal menunggu ketentuan dari Gubernur Kaltara.

Disampaikan Tirusel S.Tp selaku Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau, dengan adanya surat dari Pemprov Kaltara terkait penetapan UMK sudah dilaksanakan bahkan dari tim sudah mengajukan usulanya.

 “Terkait UMK kita sudah mendapat surat dari provinsi dan sudah kita tindak lanjuti. Untuk UMK tahun 2018 kita sudah bahas dengan pemangku kepentingan. Namun belum bisa kita sampaikan berapa yang kita usulkan tahun 2018 karena nantinya Gubernur yang menentukan kita hanya sebatas mengajukan,” ungkapnya pada awak media ini via seluler, kemarin (21/11).

Untuk Kabupaten Malinau sendiri ada indikasi kenaikan. “Nantinya provinsi yang akan menentukan, karena berkaitan dengan situasi nasional. Seperti beberapa hal yang mempengaruhi naik atau tidaknya UMK nanti adalah pertumbuhan ekonomi, tapi yang kita usulkan ada selisih kenaikan dibanding tahun ini. Tapi tetap provinsi yang menentukan”  jelas Tirusel sambil tersenyum.

Dijelaskanya lebih jauh, untuk saat ini bahwa sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.44/k.665/2016 tentang Upah Minimum dan Upah Minumum Sektoral tahun 2017 dikabupaten malinau ada 3 macam. “ Ada jenis upah di Malinau yakni UMK sebesar Rp 2.500.000. Lalu Upah Minimum Sektoral Kaupaten (UMSK) pada Perkebunan atau Kehutanan sebesar Rp 2.782.500,  dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten pada sektor Pertambangan sebesar Rp 2.782.500,” pungkasnya. (ewy/fly)

Baca Juga

Berita Utama Index

APBD Tahun 2018 Ditetapkan

APBD Tahun 2018 Ditetapkan

Rabu, 13 Desember 2017

PROKAL.CO, MALINAU – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPDB) Kabupaten Malinau tahun 2018 telah disetujui dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. Persetujuan dan penetapan dilakukan dalam

Berita Foto Index

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya