img
img

Pendidikan

Kamis, 31 Agustus 2017 | Oleh: HMS04

Dana KIP Belum Semua Terealisasi

Dana KIP Belum Semua Terealisasi PENDIDIKAN : Kegiatan atraksi yang dilakukan salah satu SD dalam memeriahkan salah satu acara Pemerintah Kabupaten Malinau. EKO WIJIYANTO/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, MALINAU – Program Indonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan yang langsung diterima masyarakat khususnya di Malinau masih perlu perhatian khusus. Sebab, wilayah perbatasan masih terkendala pengambilan.

“Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dulunya beasiswa miskin sudah beredar dari tahun 2016 lalu yang dimana siswa penerima itu jenjang dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selama ini Dinas Pendidikan (Disdik) hanya mengetahui karena semua langsung dari Kementrian melalui sekolah masing-masing,” ungkap FX Brata Puji Susila selaku Kepala Bidang Pendidikan Kabupaten Malinau.

Perlu diketahui, siswa yang menerima kartu tersebut adalah siswa yang masuk anggota prasejahtera atau keluarga harapan berdasarkan keluarga tidak mampu  bukan diusulkan Disdik Malinau melainkan bekerjasama dengan institusi lain.

Untuk itu dikatakan FX Brata, saat ini masih banyakyang beranggapan Disdik Malinau yang membawahinya, sehingga saat terjadi kesalahan maka protesnya ke Disdik. “Memang ada masih kesalahan seperti nama yang ada di KIP dengan yang di data karena sudah memakai sistem aplikasi yang mengakibatkan siswa yang menerima KIP tidak bisa mengambil beasiswa karena salah satu huruf atau lokasi tinggal,” jelasnya.

Sehingga untuk memperbaikinya haruslah melalui proses. “Kalau untuk membetulkan harus dari awal, kalau untuk program sekolah bisa melakukan usulan namun belum tentu usulan itu terakomodir langsung karena melalui proses,” bebernya.

Sedangkan saat ini untuk di Kabupaten Malinau secara khusus ada lebih dari 3000 siswa penerima, sedangkan dari data tahun 2016 untuk SD ada 2.317 dan SMP 2.375 dari data surat kuasa yang mungkin dari jumlah itu hanya menerima 1 semester saja. Contoh pada waktu kelas 1 dan 3 hanya menerima satu semester karena perpindahan kenaikan.

Saat ini juga belum 100 persen dana KIP bisa dicairkan karena kurangnya persyaratan seperti di daerah pinggiran atau perbatasan yang harus turun ke kota untuk ke bank langsung. Hal ini menurut FX Brata harus mendapat perhatian khusus meski saat ini sudah bisa kolektif namun masih harus dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

“Kami dari Disdik sudah seringkali menyampaikan dalam rapat dengan pihak terkait, untuk memberikan perlakuan khusus. Memang untuk pencairan bisa kolektif namun perlu persyaratan juga seperti surat kuasa dari ortu dan raport,” pungkasnya. (ewy/fly)

Baca Juga

Berita Utama Index

Kades Harus Senyum Dan Semangat !

Kades Harus Senyum Dan Semangat !

Rabu, 21 Februari 2018

Malinau-Aparat Pemerintahan Desa merupakan perwakilan pemerintah daerah guna untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

Berita Foto Index

Mars Korpri

Mars Korpri

Rabu, 21 Februari 2018

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya