img
img

Info Nasional

Senin, 28 Agustus 2017 | Oleh: HMS04

Kontribusi JKN-KIS Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kontribusi JKN-KIS Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

PROKAL.CO, JAKARTA - Bergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional  Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. 

Program JKN-KIS membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat jaminan pelayanan kesehatan.

Secara bertahap, program JKN-KIS pun terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta. Sampai dengan saat ini, jumlah peserta yang telah mengikuti program JKN-KIS lebih dari 180 juta jiwa atau lebih dari 70 persen dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.

Laporan audited akhir tahun 2016 memberikan gambaran bahwa program JKN-KIS sangat dirasakan masyarakat. Ini terlihat dari pemanfataan kartu BPJS Kesehatan di 2016 sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan. 

Angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 2014 sebanyak 92,3 juta dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta.

Total pemanfaatan di 2016 ini terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan. 

Untuk rawat jalan di poli klinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta dan rawat inap 7,6 juta. Bila ditambah angka rujukan sebesar 15,1 juta, maka total pemanfaatan JKN-KIS adalah 192,9 juta.

Komitmen pemerintah dalam keberlangsungan program JKN-KIS terwujud penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92,4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan. Darimana sumber APBN tersebut, tentu saja salah satunya dari pajak.

“Kehadiran program JKN-KIS merupakan wujud dari kehadiran negara kepada rakyatnya. Pemerintah telah mewujudkan amanat undang-undang yaitu dengan menjalankan program JKN-KIS. Tanpa waktu yang lama, program ini sudah dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat. Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bagi masyarakat yang sehat program ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dalam kegiatan Public Expose Kontribusi Program JKN-KIS dalam mengisi 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia.

Fachmi menambahkan, program JKN-KIS bisa mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. Pasalnya, melalui program JKN-KIS masyarakat yang miskin tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam ketika sakit. 

Kemudian, masyarakat yang tidak miskin akan terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis.

“Dengan adanya program JKN-KIS orang miskin tidak bertambah miskin ketika sakit dan orang yang tidak miskin dapat terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis,” pungkasnya.

Dampak Ekonomi

Setelah berjalan 3,5 tahun ternyata program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun. Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp 289 triliun.

Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI, Teguh Dartanto yang juga hadir dalam kegiatan Public Expose tersebut mengatakan, dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan berkelanjutan. 

Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan mendorong aktivitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan program JKN-KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman).

Untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia. Mutu modal manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. 

Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap antara lain: jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp 57,9 triliun, industri farmasi dan alat kesehatan Rp 10,3 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp 14,6 triliun.

Industri makanan dan minuman terdampak Rp 17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp 7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp 3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp 2,4 trilun dan sektor lain Rp 38,6 triliun.

Teguh mengatakan, bertambahnya peserta JKN-KIS akan meningkatkan investasi di sektor kesehatan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat dan alat kesehatan. 

Hal itu mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan. Ujungnya, memacu perekonomian Indonesia menjadi semakin berkembang.

Dampak JKN-KIS terbesar yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat dan berumur lebih panjang. 

Kondisi itu mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang.

“Program JKN-KIS akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 2,9 tahun. Program JKN-KIS berkontribusi sebesar 0,84 persen dari total PDB Indonesia, kenaikan 1 persen kepesertaan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp 1 juta per tahun per kapita,” urainya.

Di bidang ketenagakerjaan, program JKN-KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,45 juta orang pada tahun 2016 dan akan meningkat jadi 2,56 juta orang tahun 2021. 

Penciptaan lapangan kerja itu ada di beberapa sektor seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas) sebesar 864 ribu orang (2016) akan meningkat menjadi 1,348 juta orang (2021).

Untuk sektor industri farmasi, penciptaan lapangan kerja sebesar 27,2 ribu orang (2016) dan berpotensi meningkat menjadi 42,5 ribu orang (2021). Industri makanan dan minuman sekitar 34,1 ribu orang (2016) dan 53,3 ribu orang (2021).

Menurut Teguh, dampak program JKN-KIS akan semakin besar seiring banyaknya RS swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Bila sebelum program JKN-KIS pilihan pasien terhadap jasa layanan kesehatan terbatas pada puskesmas dan klinik-klinik kecil, sekarang akses mudah ke RS besar. 

Dengan sistem yang sudah mulai terbangun dengan baik di tahun ke-4 pelaksanaan JKN-KIS ini menimbulkan kompetisi antar sesama pemberi layanan. Kompetisi ini akan menghasilkan perbaikan layanan yang semakin baik.

Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019 diproyeksikan akan menghasilkan output sebesar Rp 289 triliun dan kesempatan kerja untuk 2,4 juta orang. (adv/har)

Baca Juga

Lima Desa Dapat Penghargaan Kamis, 23 November 2017

Lima Desa Dapat Penghargaan

Keputusan Tetap Pada Gubernur Kamis, 23 November 2017

Keputusan Tetap Pada Gubernur

Berita Utama Index

Bupati Lantik 28 Kepala Desa

Bupati Lantik 28 Kepala Desa

Kamis, 23 November 2017

PROKAL.CO, MALINAU - Pelantikan dan pengambilan sumpah janji kepala desa (Kades) terpilih periode 2017-2023 oleh Bupati Malinau Dr Yansen TP MSi  di ruang Tebengang, lantai 2, Kantor Bupati, Jalan Pusat Pemerintahan, Tanjung Belimbing, Selasa (21/11)

Berita Foto Index

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya