img
img

Pendidikan

Jum'at, 11 November 2016 | Oleh: HMS 01*edisi s*

Tes Assesment BKD Malinau Gandeng Fisipol UNMUL

Tes Assesment BKD Malinau Gandeng Fisipol UNMUL Kepala BKD Malinau, Drs. Tan Irang, M.AP

Malinau-Pelaksanaan Assesment bagi Pejabat Eselon Dua (2) Eselon Tiga (3) dan Eselon Empat (4) dilingkungan Pemkab Malinau tengah dipersiapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malinau. Ruangan, kursi dan peralatan lain yang dianggap perlu sedang dipersiapkan guna lancarnya pelaksanaan Assesment yang akan di gelar pada tanggal 14-15 November 2016. Pelaksanaan assesment  atau tes kompetensi ini kerja sama antara BKD Malinau dengan Universitas Mulawarman Samarinda.

Kepala BKD Drs. Tan Irang Menjelas kan peserta assement berjumlah sekitar 500an orang. Pelaksanaan assesment ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan berkaitan dengan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.108-6/99 Tanggal 4 November 2016 Tentang Penjelasan Atas Beberapa  Permasalahan Kepegawaian Sebagai Dampak Berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

"Semoga semua yang telah diberikan undangan bisa hadir pada saat test tersebut," ucapnya.

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan elemen terpenting bagi Instansi Pemerintah yang mempunyai peran sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan organisasi Pemerintah, tercipta Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas perlu didukung adanya sumber daya manusia (SDM) aparatur khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya sehingga Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjalankan tugas yang berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.

Untuk itu diperlukan adanya penilaian kompetensi. Hal ini dilakukan juga agar dapat diperoleh data atau informasi yang dapat dijadikan bukti yang menunjukkan apakah pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan memenuhi atau tidak memenuhi kompetensi minimal yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas jabatan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penilaian kompetensi pegawai negeri sipil khususnya pejabat struktural sangat penting. Dapat dibayangkan kalau seandainya pegawai negeri sipil tidak memiliki kompetensi, akan berakibat atau berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat, misalnya pelayanan menjadi lambat, bekerja asal-asalan, tidak maksimal, tidak efisien dan hasilnya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan. Rendahnya kinerja birokrasi (PNS) dapat juga mengakibatkan pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal (high cost economy).

Gambaran buruk birokrasi (kinerja pegawai negeri sipil yang rendah) disebabkan kurang atau bahkan tidak kompetennya pegawai sebagai pejabat struktural dilingkungan pemerintah. Hal ini harus segera diatasi dengan cara dilakukan penilaian kompetensi pejabat struktural, agar kinerja pegawai negeri sipil khususnya pejabat struktural dapat tercapai lebih baik demi kemajuan di Pemerintah Kabupaten Malinau. (HMS01)

Baca Juga

Berita Utama Index

Surplus Daya 2000 KW, PLN Jaring Pelanggan Baru

Surplus Daya 2000 KW, PLN Jaring Pelanggan Baru

Selasa, 19 September 2017

MALINAU — Sebanyak 200 calon pelanggan PLN tahun ini ditargetkan dapat dialiri listrik. Kepala PLN Malinau Ady Fatur Muad memastikan, pihaknya dapat mengalirkan listrik pada warga yang sudah tercatat dalam daftar tunggu ini dalam 4 bulan ke depan.

Berita Foto Index

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya