img
img

Info Kaltara

Rabu, 14 September 2016 | Oleh: HMS04

Kurang Bertaji, Badan Pengelola Perbatasan Minta 1 Pasal Tambahan

Kurang Bertaji, Badan Pengelola Perbatasan Minta 1 Pasal Tambahan Jajaran BPPDT Provinsi Kaltara saat berkunjung ke lokasi sempadan batas Indonesia-Malaysia di Long Midang dan Bakelelan beberapa waktu lalu.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Saat ini pemerintah melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu pernah menjadi daerah lokasi uji sahih RUU tersebut.

Udau Robinson, Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT) Provinsi Kalimantan Utara menginginkan agar Badan Pengelola Perbatasan baik di daerah maupun di pusat lebih bertaji. Selama ini, sebut dia, Badan Pengelola Perbatasan belum memiliki kewenangan yang cukup untuk menindaklanjuti segala persoalan dan kebutuhan masyarakat perbatasan.

“Kami usulkan bahwa untuk Badan Perbatasan supaya bisa cepat merespon, perlu diberi kewenangan. Terserah pasalnya apa dan bagaimana. Saya kira itulah yang dibutuhkan dan saya kira bisa mempercepat apa yang saat ini sedang terjadi di perbatasan,” sebutnya saat disua Tribun Kaltim, Selasa (13/9/2016).

Menurut Udau, Badan Pengelola Perbatasan belum diberi kewenangan lebih untuk mengeksekusi secara langsung hal-hal krusial dan prioritas bagi masyarakat. Badan Pengelola Perbatasan hanya mampu melaksanakan inventarisasi dan survei lapangan kemudian menyerahkan hasil inventarisasi tersebut ke instansi lain.

“Semisal, kebutuhan listrik masyarakat yang dapat semestinya dapat diupayakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH). Kami inventarisasi, di sana ada wilayah yang tidak dialiri listrik tetapi sumber PLTMH-nya. Ini kami hanya bisa menginvetarisir dan menyodorkan kepada Distamben. Distamben ketika menghitung ini, maaf kata, ini skalanya kecil dari sisi penganggaran. Lalu mungkin ada yang menganggap bukan hal prioritas,” sebutnya.

Persoalan lain yang menjadi penghambat pembangunan perbatasan adalah pola pemikiran bahwa cost (biaya yang dikeluarkan) dengan sasaran yang akan dicapai terlalu menguras biaya alias mahal.

“Kadang kala orang berfikir itu. Inilah yang terjadi selama ini. Maka itu harus bisa dirubah mindset untuk perbatasan,” tuturnya.

Selain dari segi birokrasi, Udau mengharapkan pula pembangunan kawasan perbatasan mesti dilaksanakan seiring antara pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya subsidi ongkos angkut tetap mesti dilaksanakan. Disamping itu pembangunan jalan penghubung untuk membuka keterisolasian juga terus dilakukan pemerintah.

Ia juga meminta pembangunan yang dilaksanakan pemerintah mampu dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak stagnan berhenti di akhir tahun. Seperti halnya yang dilakukan Zeni TNI AD yang dinilai Udau berjalan dengan baik.

“Kami minta supaya kegiatan itu secara kontinyu. Jangan dibuka, setahun hilang lagi. Kalau begitu caranya tidak akan selesai. Karena begitu anggaran selesai, kembali lagi dari nol karena jalan ini sudah hancur," ujarnya, sembari menyebut penggunaan anggaran yang optimal tentu mendukung efisiensi. (*)

Sumber : http://kaltim.tribunnews.com/2016/09/13/kurang-bertaji-badan-pengelola-perbatasan-minta-1-pasal-tambahan

Baca Juga

Berita Utama Index

PEMBUKAAN REKONSILIASI DAN BIMTEK AKUNTASI DILINGKUNGAN PEMKAB MALINAU TAHUN 2018

PEMBUKAAN REKONSILIASI DAN BIMTEK AKUNTASI DILINGKUNGAN PEMKAB MALINAU TAHUN 2018

Selasa, 04 Desember 2018

Malinau - 3 Desember 2018 Sekretaris Daerah Malinau Drs,Hendris Damus M.Si membuka Rekonsiliasi belanja dan kas per nopember serta bimtek akuntansi ( SIMDA ) terkait penyusunan LKPD bagi seluruh OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2018.

Berita Foto Index

Pesta Budaya 2018

Pesta Budaya 2018

Minggu, 23 September 2018

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya