img
img

Info Kaltara

Rabu, 10 Agustus 2016 | Oleh: HMS04

Gubernur Instruksi Lakukan Penghematan Segala Aspek

Gubernur Instruksi Lakukan Penghematan Segala Aspek

TANJUNG SELOR-Melambatnya pertumbuhan ekonomi global juga berdampak pada ekonomi nasional. Selain itu berdampak pula pada ekonomi daerah, tanpa terkecuali di provinsi Kalimantan Utrara (Kaltara). Untuk memecahkan persoalan itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyarankan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melakukan penghematan anggaran.

Gubernur menyebutkan, upaya penghematan anggaran yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan rasionalisasi terhadap belanja pegawai. Gubernur menghimbau agar SKPD tidak menambah kegiatan baru, kecuali dalam keadaan darurat sehingga memungkinkan untuk menambahnya.

“Ini sebagai upaya penghematan anggaran, sehingga kita harus melihat kegiatan berdasarkan prioritas,” ujar Irianto saat memimpin rapat di Gedung Serbaguna, Senin (8/8).

Menurut Irianto, belanja yang harus dihemat adalah meninjau kembali insentif yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Gubernur menegaskan jika pemberian insentif bagi PNS harus berbasis kinerja dan kedisiplinan.

“Karena pemberian insentif ini merupakan kebijakan kepala daerah sehingga saya instansi terkait menindak tegas PNS yang tidak disiplin,” tegasnya.

Gubernur menyontohkan, bagi PNS yang tidak hadir tanpa keterangan satu hari insentifnya akan dipotong. Sedangkan yang tidak hadir hingga tiga hari berturut-turut maka insentifnya akan dipotong 100 persen. Namun, ketika ada PNS yang tidak hadir selama 46 hari berturut-turut maka direkomendasikan untuk diberhentikan sesuai aturan yang berlaku.

“Ini bentuk tanggung jawab. Sehingga saya berharap seluruh PNS mematuhi aturan dan berusaha untuk disiplin,” ujarnya.

Selain itu, biaya perjalan dinas juga akan dipangkas  disamping ada kegiatan belanja modal yang bisa ditunda. Menurut Gubernur, ini juga menjadi instruksi presiden saat pertemuan beberapa waktu lalu, yang harus segera dilaksanakan.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koreksi kembali terhadap APBD-P karena ada hasil audit BPK terhadap sisa lebih pembayaran anggaran (silpa). Sehingga perlu ada pergeseran anggaran yang harus didiskusikan dengan DPRD Kaltara.

Terkait bantuan sosial, Gubernur juga mengatakan perlu ada rasionalisasi karena ada koreksi dari BPK. Namun untuk bantuan belanja hibah perlu ada verifikasi sebagai upaya penghematan.

“Jadi pemberian dana hibah terhadap bansos harus disesuaikan terhadap ketentuan yang berlaku. Apalagi kepala daerah punya kewenangan untuk menurunkan besaran dana tersebut sebagai upaya penghematan,” jelasnya.

Sebelum diberitakan, Presiden Joko Widodo menyetujui usul Kementrian Keuangan untuk memangkas APBN Tahun 2016. Persetujuan tersebut diputuskan pada sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8) sore.

“Dalam sidang kabinet, disampaikan mengurangi belanja sebesar Rp 65 triliun setiap kementrian dan lembaga,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna.

Pengurangan anggaran itu ditujukan  bagi aktivitas yang dianggap tidak menunjang program prioritas. Misalnya, perjalanan dinas hingga pembangunan gedung. Selain itu, pemerintah juga sepakat mengurangi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun. (hmsprov)

http://kaltaraprov.go.id/newsview/1253/gubernur.instruksi.lakukan.penghematan.segala.apsek.html

Baca Juga

Berita Utama Index

PEMBUKAAN REKONSILIASI DAN BIMTEK AKUNTASI DILINGKUNGAN PEMKAB MALINAU TAHUN 2018

PEMBUKAAN REKONSILIASI DAN BIMTEK AKUNTASI DILINGKUNGAN PEMKAB MALINAU TAHUN 2018

Selasa, 04 Desember 2018

Malinau - 3 Desember 2018 Sekretaris Daerah Malinau Drs,Hendris Damus M.Si membuka Rekonsiliasi belanja dan kas per nopember serta bimtek akuntansi ( SIMDA ) terkait penyusunan LKPD bagi seluruh OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2018.

Berita Foto Index

Pesta Budaya 2018

Pesta Budaya 2018

Minggu, 23 September 2018

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya