img
img

Peternakan

Selasa, 12 April 2016 | Oleh: hms07

Pemkab Persiapkan Perda Sarang Walet

Pemkab Persiapkan Perda Sarang Walet ilustrasi : Sarang walet menyatu dengan kediaman

Malinau – Maraknya pembangunan sarang walet di wilayah Kabupaten Malinau membuat Pemkab Malinau berpikir untuk melahirkan sebuah produk hukum baru untuk mengaturnya. Bahkan, DPRD juga mendorong pemerintah daerah agar segera menerbitkan Perda sarang Burung Walet yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD terkait dengan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah beberapa waktu lalu.

“Saat ini raperdanya sedang dalam proses dibuat oleh Dinas Pertanian (Dinas Pertanian dan Peternakan), ujar Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, Juid.

Menurut Juid, saat ini pihaknya hanya menangani masalah izin saja yaitu IMB dan izin usahanya. Namun diakuinya, saat ini cukup banyak warga yang mencoba membudidayakan walet dengan banyaknya masyarakat yang membangun sarang walet. Sebagian sudah ada meminta IMB untuk membangunnya, ada yang meminta IMB secara terbuka untuk bangunan sarang walet dan ada yang hanya bangunan saja. “Karena ada juga yang bangunannya menyatu dengan rumah, “ tuturnya.

Ditegaskan Juid, sampai saat ini pihaknya baru sebatas mengeluarkan IMB. “ Dan IMB wajib dipenuhi termasuk oleh masyarakat yang hendak membangun asrang walet itu,” imbaunya. Soal izin yang diberikan, Juid menegaskan akan diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan. Termasuk dalam hal pembangunan sarang walet. “Nah semua akan tertib setelah Perdanya nanti terbit,” jelasnya.

Dari hasil studi banding beberapa orang staf KPT ke Kota Tarakan, jelas Juid, memang ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi warga di sana dengan berpatokan pada Perda. Seperti tentang jarak pembangunan walet harus minimal 100 meter dari pemukiman penduduk atau kediamannya. “ Itu yang sudah ditetapkan di Tarakan melalui Perdanya. Tapi, kami juga akan ada ketentuan-ketentuan pastinya. Tapi lebih jelasnya setelah Perda itu terbit,” ungkapnya.

Selain IMB, kata Juid, ada izin lain yang harus dipenuhi yaitu izin usaha atau SIUP.” Itu juga harus dipenuhi. Selain IMB yang harus dipenuhi pada saat akan membangun,” tegasnya. Selain sebagai eujud kepatuhan pada aturan, pemenuhan perizinan oleh warga juga akan bermanfaat untuk yang bersangkutan. Misalnya dalam hal keperluan kredit permodalan ke perbankan. “Izizn-izin itu akan diperlukan. Itulah diantaranya manfaatnya’” pungkas mantan Camat Malinau Barat ini. (Radar Tarakan/hms07)

Baca Juga

Berita Utama Index

Bupati Pimpin Apel Gabungan Korpri

Bupati Pimpin Apel Gabungan Korpri

Selasa, 17 Juli 2018

Malinau – Selasa (17/7) Pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan apel gabungan korpri yang berlangsung di halaman kantor bupati malinau bertindak selaku Pembina apel Bupati malinau Dr. Yansen TP, M.Si dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berita Foto Index

Mars Korpri

Mars Korpri

Rabu, 21 Februari 2018

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya
[WIDGET KOMINFO] 15 Aug 2018 17:44 - ARTIKEL GPR - Jamin Kualitas Daging Kurban, Pemerintah Terapkan Standar ASUH | 14 Aug 2018 16:40 - ARTIKEL GPR - Kado Jelang Kemerdekaan untuk Puldama | 14 Aug 2018 13:49 - ARTIKEL GPR - Realisasi Investasi Triwulan II 2018 Naik 3,1 % | 13 Aug 2018 14:28 - ARTIKEL GPR - Strategi Pemajuan Kebudayaan Jadi Modal Pembangunan Nasional | 01 Aug 2018 12:10 - ARTIKEL GPR - Imunisasi MR Lindungi Anak Indonesia dari Kecacatan