img
img

Revolusi Dari Desa

Rabu, 11 Mei 2016 | Oleh: MEME

Bab III Sebuah Revolusi dari Desa (Bag 8)

UU Baru, Kesadaran Baru

Di awal 2014, kita semua bergairah dengan terbitnya undang-undang baru yang mengatur secara khusus tentang desa. UU baru ini terpisah dari Undang-Undang Pemerintah Daerah yang selama ini menjadi dasar pengaturan tentang desa. Secara khusus, saya juga bernafas lega karena pemerintah mulai menyadari tentang esensi sistem pemerintahan menyangkut peran warga desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai berlaku, yang berisi semangat baru, mengatur desa dengan berbagai opsi yang lebih baik. Undang-undang ini menegaskan peran dan kedudukan desa yang sungguh sangat penting dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. UU baru ini dari sisi struktur, isi, dan bobotnya relatif memiliki kelenturan terhadap kepentingan masyarakat desa. Misalnya aturan tentang desa adat yang hidup dan tumbuh subur di negeri kita tercinta ini.

Namun, saya melihat UU No. 6 ini masih belum secara tegas memeberikan peran otonom kepada desa untuk terlibat secara aktif dalam urusan pemerintahan dan pembangunan. Sejak awal saya berkeyakinan bahwa otonomi desa harus dijalankan. Semangat masyarakat untuk membangun desanya sangat besar, sehingga harus diwadahi dengan peraturan yang mendukungnya.

Kini kita tinggal berharap pada pelaksanaan undang-undang tersebut. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak perundangan yang isinya bagus dan positif, namun menjadi sia-sia karena pelaksanaannya buruk. Pelaksanaan memang jauh lebih sulit dibanding aturannya sendiri. Siapa pun pelaksanaannya sangat ditentukan oleh motivasi, kesadaran, pemahaman, dan konsistensi sikap. Peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan khususnyanya peraturan daerah yang akan menjadi pedoman pelaksanaannya menjadi sangat krusial. Aturan dibawah ini undang-undang inilah yang akan menjadi salah satu penentu apakahundang-undang itu akan berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Saya berpendapat bahwa kedudukan desa harus dipertegas sebagai daerag otonom. Jangan sampai terdapat tafsir yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Jangan sampai aturan berganti tapi perilaku sama saja seperti sebelumnya. Dalam undang-undang ini disebutkan, bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, pelaku pembinaan kemasyarakata desa, dan pelaku pemberdayaan terhadap masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasasr Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika serta kepentingan masyarakat setempat.

 

Artikel Terkait

Berita Utama Index

Asisten III Lakukan Sidak Di Kecamatan

Asisten III Lakukan Sidak Di Kecamatan

Rabu, 26 April 2017

Malinau-Upaya penegakan disiplin di Kecamatan digalakkan. Asisten III Bidang Administrasi Umum Drs.H.Edy Marwan, M.Si didampingi oleh Iwan Darma Yuana, S.Sos,M.Si Kepala Bagian Tata Pemerintahan turun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Kecamatan

Berita Foto Index

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya