img
img

Revolusi Dari Desa

Jum'at, 29 April 2016 | Oleh: MEME

Bab III Sebuah Revolusi dari Desa (Bag 6)

Demikian juga dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dalam undang-undang ini semangat pemerintahan desa juga belum sesuai harapan. Desa terkesan hanya berfungsi sebagai atribut. Tak lebih ndari aksesori dalam pemerintahan. Peran paling tinggi pemerintahan desa hanya bersifat administratif dan seremonial. Misalnya hanya jadi tukang membuat surat keterangan untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tidak lebih.

Apabila dipahami dengan baik dan mendalam, maka sesungguhnyaperan desa dapat lebih dimaksimalkan dari sekadar peran formalitas dan administratif saja. Bahkan sesungguhnya peran desa dapat diproyeksikan sebagai suatu instrumen pembangunan yang sangat besar dan strategis. Desa sesungguhnya memiliki potensi nilai filosofi dan kearifan yang sangat unik dan beragam, sehingga dapat menjadi kekuatan pembangunan. Namun amat disayangkan karena para pembuat kebijakan ditingkat yang lebih tinggi , gagal memahami dan mendalami kekuatan tersebut. Potensi desa tidak termanfaatkan. Akibatnya, keberhasilan pembangunan hanya sekedar angan-angan belaka.

Kita semua mengakui bahwa Indonesia punya kekayaan berlimpah di segala bidang. Keanekaragaman hayatinya bahkan terbesar kedua setelah Brasil. Sumber daya alamnya seolah tak ada habisnya. Jumlah suku bangsa dan ragam bahasa nya terbanyak di dunia. Tradisi dan budayanya luar biasa. Hanya Indonesia yang memiliki kekayaan sebanyak itu. Berbagai kekayaan itu melimpah ruah di seantero nusantara ini. Sebuah modal yang sangat besar, yang seharusnya mampu di optimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

Saya melihat dan merasa bahwa kita belum memanfaatkan dengan tepat kekayaan tersebut. Bahkan yang mendasar sekalipun, termasuk pembangunan desa, belum kita manfaatkan. Warga desa, dengan karakter dan kekuatannya, seringkali di anggap sebelah mata dan dicap tidak mampu. Itulah sebabnya, para pengambil kebijakan tidak pernah melibatkan warga. Jangankan dalam perencanaan, dalam pelaksanaannya pun, hanya secuil kegiatan saja yang melibatkan warga. Partisipasi mereka sangat rendah, karena celah partisipasi itu ditutup rapat oleh para elite.

Pemerintah tidak pernah tulus dalam melibatkan warga desa, termasuk pemerintahan desa. Padahal, pembanguna desa hanya dapat terlaksana, jika akar masalah di desa selesaikan. Bagaimana mau menyelesaikan akar masalah desa, jika warga dan pemerintahan desa tidak dilibatkan? Wajar jika semua peraturan perundangan yang mengatur desa, tidak pernah mampun menghasilkan pembangunan yang baik. Pada akhirnya yang kita sering lihat adalah pergantian pemerintahan dan kepemimpinan tidak pernah memberikan perubahan  signifikan dalam pembangunan desa.

Artikel Terkait

Berita Utama Index

Bupati Kaget Pusat Pemerintahan Jadi Pusat Olahraga Masyarakat

Bupati Kaget Pusat Pemerintahan Jadi Pusat Olahraga Masyarakat

Kamis, 23 Maret 2017

MALINAU-Bupati Malinau Dr Yansen TP MSi mengajak sejumlah pejabat yang ada di Kabupaten Malinau baik kepala pejabat Forum Koordinasi pimpinan daerah (FKPD), anggota DPRD Malinau  maupun kepala SKPD untuk berolah raga bersama di lingkungan kantor

Berita Foto Index

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya
[WIDGET KOMINFO] 21 Mar 2017 12:01 - ARTIKEL GPR - 5 Pilar Kurangi Penyakit Berbasis Lingkungan | 20 Mar 2017 13:59 - ARTIKEL GPR - SNI AWARD 2017: Penghargaan Tertinggi dari Pemerintah RI untuk Penerap SNI | 17 Mar 2017 08:35 - ARTIKEL GPR - Waspada Investasi Ilegal Berkedok Investasi | 15 Mar 2017 17:53 - ARTIKEL GPR - Wakil Presiden Pimpin Rapat Asian Games 2018 di Kemenpora | 14 Mar 2017 14:43 - ARTIKEL GPR - Bantuan Premi Asuransi Nelayan