img
img

Revolusi Dari Desa

Jum'at, 29 April 2016 | Oleh: MEME

Bab III Sebuah Revolusi dari Desa (Bag 6)

Demikian juga dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dalam undang-undang ini semangat pemerintahan desa juga belum sesuai harapan. Desa terkesan hanya berfungsi sebagai atribut. Tak lebih ndari aksesori dalam pemerintahan. Peran paling tinggi pemerintahan desa hanya bersifat administratif dan seremonial. Misalnya hanya jadi tukang membuat surat keterangan untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tidak lebih.

Apabila dipahami dengan baik dan mendalam, maka sesungguhnyaperan desa dapat lebih dimaksimalkan dari sekadar peran formalitas dan administratif saja. Bahkan sesungguhnya peran desa dapat diproyeksikan sebagai suatu instrumen pembangunan yang sangat besar dan strategis. Desa sesungguhnya memiliki potensi nilai filosofi dan kearifan yang sangat unik dan beragam, sehingga dapat menjadi kekuatan pembangunan. Namun amat disayangkan karena para pembuat kebijakan ditingkat yang lebih tinggi , gagal memahami dan mendalami kekuatan tersebut. Potensi desa tidak termanfaatkan. Akibatnya, keberhasilan pembangunan hanya sekedar angan-angan belaka.

Kita semua mengakui bahwa Indonesia punya kekayaan berlimpah di segala bidang. Keanekaragaman hayatinya bahkan terbesar kedua setelah Brasil. Sumber daya alamnya seolah tak ada habisnya. Jumlah suku bangsa dan ragam bahasa nya terbanyak di dunia. Tradisi dan budayanya luar biasa. Hanya Indonesia yang memiliki kekayaan sebanyak itu. Berbagai kekayaan itu melimpah ruah di seantero nusantara ini. Sebuah modal yang sangat besar, yang seharusnya mampu di optimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

Saya melihat dan merasa bahwa kita belum memanfaatkan dengan tepat kekayaan tersebut. Bahkan yang mendasar sekalipun, termasuk pembangunan desa, belum kita manfaatkan. Warga desa, dengan karakter dan kekuatannya, seringkali di anggap sebelah mata dan dicap tidak mampu. Itulah sebabnya, para pengambil kebijakan tidak pernah melibatkan warga. Jangankan dalam perencanaan, dalam pelaksanaannya pun, hanya secuil kegiatan saja yang melibatkan warga. Partisipasi mereka sangat rendah, karena celah partisipasi itu ditutup rapat oleh para elite.

Pemerintah tidak pernah tulus dalam melibatkan warga desa, termasuk pemerintahan desa. Padahal, pembanguna desa hanya dapat terlaksana, jika akar masalah di desa selesaikan. Bagaimana mau menyelesaikan akar masalah desa, jika warga dan pemerintahan desa tidak dilibatkan? Wajar jika semua peraturan perundangan yang mengatur desa, tidak pernah mampun menghasilkan pembangunan yang baik. Pada akhirnya yang kita sering lihat adalah pergantian pemerintahan dan kepemimpinan tidak pernah memberikan perubahan  signifikan dalam pembangunan desa.

Artikel Terkait

Berita Utama Index

Bupati Pimpin Apel Gabungan Korpri

Bupati Pimpin Apel Gabungan Korpri

Selasa, 17 Juli 2018

Malinau – Selasa (17/7) Pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan apel gabungan korpri yang berlangsung di halaman kantor bupati malinau bertindak selaku Pembina apel Bupati malinau Dr. Yansen TP, M.Si dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berita Foto Index

Mars Korpri

Mars Korpri

Rabu, 21 Februari 2018

Berita Warga Index

Agenda Tentatif

Selengkapnya
[WIDGET KOMINFO] 15 Aug 2018 17:44 - ARTIKEL GPR - Jamin Kualitas Daging Kurban, Pemerintah Terapkan Standar ASUH | 14 Aug 2018 16:40 - ARTIKEL GPR - Kado Jelang Kemerdekaan untuk Puldama | 14 Aug 2018 13:49 - ARTIKEL GPR - Realisasi Investasi Triwulan II 2018 Naik 3,1 % | 13 Aug 2018 14:28 - ARTIKEL GPR - Strategi Pemajuan Kebudayaan Jadi Modal Pembangunan Nasional | 01 Aug 2018 12:10 - ARTIKEL GPR - Imunisasi MR Lindungi Anak Indonesia dari Kecacatan